Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu di adakan 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Musyawarahadalah usaha mengambil keputusan bersama dengan cara pengambilan suara. Dilansirdari Encyclopedia Britannica, permusyawaratan artinya mengusahakan keputusan secara bulat dan sesudah itu dilaksanakan secara jujur. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu sila keempat pancasila menunjukkan bahwa NKRI sebagai negara demokrasi perwakilan dipimpin oleh orang profesional dewasa BahwaPasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan bahwa "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang", yang dalam huruf a menyebutkan "Perorangan warga negara Indonesia". Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak EIfqC3. Ilustrasi Garuda Pancasila. Foto ShutterstockPancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh sebab itu penyelenggaraan negara harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Lima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan utuh dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Mengabaikan satu sila saja berarti mencabik tujuan negara Indonesia. Anda mungkin telah memahami perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha EsaSila pertama ini mengandung nilai bahwa negara Indonesia adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut meliputi penegakan nilai-nilai kemanusian, menjadikan agama sebagai basis untuk membangun persatuan dan kedamaian, menghargai perbedaan secara demokratis, dan berupaya mensejahterakan kehidupan sesama. Melansir dari bahan ajar Kemdikbud, nilai-nilai penyelenggaraan sila pertama dalam pemerintahan meliputiPengakuan adanya kausa prima yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama dan toleransi antarumat dalam beragama. Negara memfasilitasi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara, serta menjadi mediator ketika terjadi konflik antar Sila Kemanusiaan yang Adil dan BeradabSila kedua memuat amanat bahwa seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, dan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan. Berikut adalah nilai-nilai penyelenggaraannyaMenempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan Persatuan IndonesiaPatung lilin Ir. Soekarno dipajang berdampingan dengan Garuda Pancasila. Foto Helinsa Rasputri/kumparanPersatuan Indonesia mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan menjadi satu kebulatan. Nilai-nilai penyelenggaraan sila ketiga dalam pemerintahan meliputiCinta bangsa dan tanah air Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit. Menumbuhkan rasa senasib dan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/PerwakilanSila ini memiliki arti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Berikut adalah nilai-nilai penyelenggaraannyaHakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat IndonesiaKeadilan berlaku untuk semua masyarakat Indonesia di segala bidang kehidupan. Nilai-nilai penyelenggaraan sila kelima dalam pemerintahan yaituKemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kesejahteraan bersama menurut potensi masing-masing. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Lihat Foto Table of Contents Show Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha EsaNilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan BeradabNilai Sila Persatuan IndonesiaNilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/PerwakilanNilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat IndonesiaVideo yang berhubunganVideo yang berhubungan Patung Pancasila besar yang jadi lambang cinta Indonesia dan Pancasila di Gereja Katedral Jakarta - Pancasila harus diamalkan dalam setiap kegiatan, tak terkecuali dalam kegiatan penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Berikut nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Baca juga Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Berikut nilai-nilai penyelenggaraannya Pengakuan adanya causa prima sebab pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Baca juga Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Berikut nilai-nilai penyelenggaraannya Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif. Perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Sila Persatuan Indonesia Nilai-nilai penyelenggaraannya sebagai berikut Nasionalisme Cinta bangsa dan tanah air Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Nilai-nilai penyelenggaraannya sebagai berikut Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrassi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan outusan bersama secara bulat. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusasn bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Baca juga Rumusan Pancasila dari 3 Tokoh Nasional Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Beriku nilai-nilainya Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Melindungi yang lemah agar kelompok warga massyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Baca berikutnya Arti Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Menurut pendapat saya arti dan makna Pancasila ke-4 adalah sebagai berikut Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang dimaksud adalah melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan. Pemusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan secara bulat, dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa penentu demokrasi yang berdasarkan pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebikjasanaan. Oleh karena itu kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya didalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebikjasanaan itu harus merupakan suatu nilai yang ditempatkan lebih dahulu. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Hal ini tidak menjadi kebiasaan bangsa Indonesia, bagi kita apabila pengambilan keputusan secara bulat itu tidak bisa tercapai dengan mudah, baru diadakan pemungutan suara. Kebijaksanaan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Jika demokrasi diartikan sebagai kekuatan, maka dari pengamatan sejarah bahwa kekuatan itu memang di Indonesia berada pada tangan rakyat atau masyarakat. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda saja, di desa-desa kekuasaan ditentukan oleh kebulatan kepentingan rakyat, misalnya pemilihan kepala desa. Musyawarah yang ada di desa-desa merupakan satu lembaga untuk menjalankan kehendak bersama. Bentuk musyawarah itu bermacam-macam, misalnya pepatah Minangkabau yang mengatakan “Bulat air karena pembunuh, bulat kata karena mufakat”. Secara sederhana, pembahasan sila ke 4 adalah demokrasi. Demokrasi yang mana dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat fisis/jasmaniah; sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhatinurani, arif, bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat psikis/rohaniah. Jadi, pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin yang profesional hikmat dan juga dewasa bijaksana. Itu semua—negara demokratis yang dipimpin oleh orang yang dewasaprofesional—dilakukan melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/perwakilan. Tegasnya, sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai Negara demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang profesional-dewasa melalui sistem musyawarah. Sila Keempat yang berlambangkan kepala banteng yang artinya kepala banteng merupakan hewan social yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Permusyawaratan artinya mengusahakan keputusan secara bulat dan sesudah itu dilaksanakan secara? Jujur Bijaksana Bersama Sederhana Semua jawaban benar Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah A. Jujur. Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban A benar, dan 0 orang setuju jawaban A salah. Permusyawaratan artinya mengusahakan keputusan secara bulat dan sesudah itu dilaksanakan secara jujur. Pembahasan dan Penjelasan Jawaban A. Jujur menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat. Jawaban B. Bijaksana menurut saya ini 100% salah, karena sudah melenceng jauh dari apa yang ditanyakan. Jawaban C. Bersama menurut saya ini juga salah, karena dari buku yang saya baca ini tidak masuk dalam pembahasan. Jawaban D. Sederhana menurut saya ini salah, karena dari apa yang ditanyakan, sudah sangat jelas jawaban ini tidak saling berkaitan. Jawaban E. Semua jawaban benar menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah A. Jujur Jika masih punya pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan melalui kolom komentar dibawah, terimakasih. Arti Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Menurut pendapat saya arti dan makna Pancasila ke-4 adalah sebagai berikut Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang dimaksud adalah melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan. Pemusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan secara bulat, dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa penentu demokrasi yang berdasarkan pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebikjasanaan. Oleh karena itu kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya didalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebikjasanaan itu harus merupakan suatu nilai yang ditempatkan lebih dahulu. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Hal ini tidak menjadi kebiasaan bangsa Indonesia, bagi kita apabila pengambilan keputusan secara bulat itu tidak bisa tercapai dengan mudah, baru diadakan pemungutan suara. Kebijaksanaan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Jika demokrasi diartikan sebagai kekuatan, maka dari pengamatan sejarah bahwa kekuatan itu memang di Indonesia berada pada tangan rakyat atau masyarakat. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda saja, di desa-desa kekuasaan ditentukan oleh kebulatan kepentingan rakyat, misalnya pemilihan kepala desa. Musyawarah yang ada di desa-desa merupakan satu lembaga untuk menjalankan kehendak bersama. Bentuk musyawarah itu bermacam-macam, misalnya pepatah Minangkabau yang mengatakan “Bulat air karena pembunuh, bulat kata karena mufakat”. Secara sederhana, pembahasan sila ke 4 adalah demokrasi. Demokrasi yang mana dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat fisis/jasmaniah; sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhatinurani, arif, bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat psikis/rohaniah. Jadi, pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin yang profesional [hikmat] dan juga dewasa [bijaksana]. Itu semua—negara demokratis yang dipimpin oleh orang yang dewasaprofesional—dilakukan melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/perwakilan. Tegasnya, sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai Negara demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang profesional-dewasa melalui sistem musyawarah. Sila Keempat yang berlambangkan kepala banteng yang artinya kepala banteng merupakan hewan social yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. MAKNA SILA KE-4 PANCASILAA. Makna sila ke-4 PancasilaPancasila sebagai dasar Negara Indonesia sudah mulai tergeser fungsi dan kedudukannya pada zaman modern ini. Sebuah sila dari Pancasila yang hampir tidak diterapkan lagi dalam demokratisasi di Indonesia yaitu Sila ke-4 Pancasila berbunyi ”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwusyawaratan perwakilan”.Sila ke-4 merupakan penjelmaan dalam dasar politik Negara, ialah Negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripadasifat demokrasi Negara mempunyai dua dasar mutlak, maka sifat demokrasi Negara Indonesia adalah mutlak pula, yaitu tidak dapat dirubah atau sifat persatuan dan kesatuan dari Pancasila, sila ke-4 mengandung pula sila-sila lainnya, sehingga kerakyatan dan sebagainya adalah kerakyatan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat banteng [LatinBos javanicus] atau lembu liar merupakan binatang sosial, yang sama halnya dengan manusia . Pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno dimana pengambilan keputusan yang dilakukan bersama [musyawarah], gotong royong, dan kekeluargaan merupakan nilai-nilai khas bangsa ke-4 pancasila yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan” memiliki makna • Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.• Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.• Mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama.• Bermusyawarah sampai mencapai katamufakat diliputidengan semangat ke-4 yang mana berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.Sebuah kalimat yang secara bahasa membahasakan bahwa Pancasila pada sila ke 4 adalah penjelasan Negara demokrasi. Dengan analisis ini diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis yang diimplementasikan secaralangsung dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu, sila ini menjadi banyak acuan dari setiap langkah pemerintah dalam menjalankan setiap dengan arti dan makna sila ke 4 adalah sistem demokrasi itu adalah bagaimana konsep demokrasi yang berarti setiap langkah yang diambil pemerintah harus ada kaitannya dengan unsur dari, oleh dan untuk rakyat. Disini, rakyat menjadi unsur utama dalam demokrasi. Itulah yang seharusnya menjadi realita yang membangun ini adalah arti dan makna Sila ke 4 yang akan kita bahas sebagai berikut 1. Hakikatsila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang Upload your study docs or become aCourse Hero member to access this documentUpload your study docs or become aCourse Hero member to access this documentEnd of preview. Want to read all 8 pages?Upload your study docs or become aCourse Hero member to access this document PANCASILA Modul ke Makna dan Aktualisasi Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Poernomo A. Soelistyo, SH., MBA. Program Studi Manajemen Pendahuluan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, menunjukkan bahwa manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendambakan terwujudnya masyarakat yang demokratis, maka geraka massa yang terjadi harus dilakukandengancara-arayangdemokratis. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Penyelenggaraan negara yang demokratis merupakan cita-cita dari negara modern. Makna yang terkandung dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan adalah sebagai berikut Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang dimaksud adalah melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan. Permusyawaratan. Artinya, mengusahakan putusan secara bulat, dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa penentu demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebijaksanaan. Oleh karena itu kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya di dalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebijaksanaan itu harus merupakan suatu nilai yang ditempatkan lebih dahulu. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa kensekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaasn secara umum demokrasi di Barat dan di Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Aktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dapat dipertimbangkan alternative berikut Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan Makna dan Aktualisasi Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Dalam Pembangunan Bidang Politik Mengenai dasar politik negara berkedaulatan rakyat kesimpulannya ialah bahwa Merupakan penjelmaan dari sila ke empat, maka dasar politik negara berkedaulatan rakyat tidak boleh disamakan dengan demokrasi, lebih-lebih demokrasi politik akan tetapi lebih luas berarti di dalam negara rakyat adalah pendukung kekuasaan yang tertinggi di dalamnya tersimpul demokrasi termasuk demokrasi politik kedua-duanya dalam kedudukan dan makna sebagai cita-cita politik. Merupakan penjelmaan juga dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia demokrasi sosial dalam arti luas. Dengan demikian telah dapat dijelaskan lebih lanjut pula bahwa sifat demokrasi dari pada negara kita memiliki dua dasar yang kuat, kekal tak berubah di dalam hidup kenegaraan kita ialah dasar filsafah negara kita dan dasar politik negara kita sebagai penjelmaan dari pada dasar filsafat negara kita. Sila ini mengandung arti bahbwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok [bersosialisasi]. Sikap yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sila ini adalah Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Menghargai pendapat orang lain. Mengakui adanya persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan dalam bermasyarakat. Dalam sila keempat Pancasila ada dua kata kunci, yaitu kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan sebagai dasar negara berarti bahwa kepentingan rakyatlah yang harus menjadi sumber inspirasi seluruh kebijakan negara. Konsep kerakyatan merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan/kerajaan feudal yang lebih berpusat pada kepentingan raja atau elit, atau pemerintah kapitalis yang lebih melayani kepentingan kelas kaya. Konsep kerakyatan kini lebih dikenal dengan konsep pemerintahan dimana kedaulatan tertingginya di tangan rakyat atau pemerintahan demokrasi. Secara sederhana, pembahasan sila keempat adalah demokrasi. Demokrasi yang mana dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat fisik/jasmaniah, sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhati nurani, arif, bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat psikis/rohaniah. Tegasnya, sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai negara demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh orang professionaldewasa melalui system musyawarah [government by discussion]. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat adalah Kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, berarti Indonesia menganut demokrasi. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal, berdasarkan kehendak rakyat, dan melalui musyawarah untuk mufakat. Perwakilan berarti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui badan perwakilan rakyat. Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat, bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab. Menjunjung tinggi atas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang adil dan beradab. Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapai. Makna dan Aktualisasi Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Dalam Pembangunan Bidang Ekonomi Melalui sila keempat apparat negara yang membuat kebijakan negara diarahkan oleh hikmat kebijaksanaan, maka mereka akan ingat bahwa apapun pemikiran yang dimiliki harus didasarkan pada kepentingan masyarakat Indonesia secara umum, terlepas dari partai politik atau golongan si wakil rakyat. Dalam rangka mengaktualisasikan sila keempat dalam bidang ekonomi dapat dipertimbangkan alternative perilaku sebagai berikut Keseimbangan hak dan kewajiban. Mewujudkan rasa keadilan sosial. Hak masyarakat atau warga pekerja untuk tahu. Membiasakan untuk berbuat sesuai dengan aturan main yang berlaku. Membiasakan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Selalu bertanggung jawab atas keputusan musyawarah. Membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun. Itikad baik dengan penuh tanggung jawab dalam menerima suatu tugas dan jabatan. Dan lain-lain. Makna dan Aktualisasi Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Dalam Pembangunan Sosial Budaya Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memiliki makna Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakankehendak kepada orang lain. Mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Bermusyawarah sampai mencapai consensus atau mufakat dengan semangat kekeluargaan. Di bawah ini adalah arti dan makna sila keempat yang dibahas sebagai berikut Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang dimaksud adalah melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan. Permusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan secara bulat, dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa penentu demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebijaksanaan. Oleh karena itu kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya di dalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebijaksanaan itu harus merupakan suatu nilai yang ditempatkan lebih dahulu. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Permusyawatan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Aktualisasi sila keempat dalam kehidupan sosial budaya dapat kita jadikan pedoman sebagai berikut Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Makna dan Aktualisasi Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Dalam Pembangunan Sosial Budaya Postur kekuatan Hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan dan gelar kekuatan. Untuk membangun postur kekuatan Hankam terdapat empat pendekatan yang digunakan, yaitu Ancaman. Misi. Kewilayahan. Politik. Dalam rangka mengaktualisasikan sila keempat dalam bidang Hankam dapat dipertimbangkan alternative perilaku sebagai berikut Keseimbangan hak dan kewajiban. Mengutamakan persatuan demi kepentingan dan keamanan masyarakat. Melindungi hak-hak minoritas. Mewujudkan rasa keadilan sosial. Membiasakan untuk berbuat sesuai dengan aturan main yang berlaku. Membiasakan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Selalu bertanggung jawab atas keputusan musyawarah. Membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun. Itikad baik dengan penuh tanggung jawab dalam menerima suatu tugas dan jabatan. Lain-lain. Makna dan Aktualisasi Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Dalam Pembangunan Bidang Hukum dan HAM Dalam kehidupan kebersamaan antar bangsa di dunia, dalam era globalisasi yang harus diperhatikan, Pertama, pemantapan jati diri bangsa. Kedua, pengembangan prinsip-prinsip yang berbasis pada filosofi kemanusiaan dalam nilai-nilai Pancasila, antara lain Perdamaian, bukan perang. Demokrasi, bukan penindasan. Dialog, bukan konfrontasi. Kerjasama, bukan eksploitasi. Keadilan, bukan standar ganda. Dalam mengaktualisasi sila keempat dalam pengembangan hukum dan HAM perlu memiliki prinsip untuk dijadikan pedoman antara lain Kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, berarti Indonesia menganut demokrasi. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal, berdasarkan kehendak rakyat, dan melalui musyawarah untuk mufakat. Perwakilan berarti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui badan perwakilan rakyat. Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab. Terima Kasih Poernomo A. Soelistyo, SH., MBA. Video yang berhubungan

permusyawaratan adalah mengusahakan putusan secara